Pasir Pengaraian ( Rokanhulu.com ) - Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu mengharapkan data (RTM) DI Rokan Hulu harus divalidasi dan di update sesuai dengan kondisi terkini. Hal itu bertujuan agar penyaluran bantuan untuk rumah tangga miskin tepat sasaran kepada penerimanya.
Hal ini berkaca pada sering tidak tepat sasaranya penyaluran bantuan Pemerintah Pusat melalui program Bantuan. Dimana masih banyak ditemukan penerimanya warga yang mampu, sementara masih ada warga yang benar-benar miskin tidak mendapatkan bantuan program bantuan itu.
Harapan itu disamapiakan wakil Bupati Rokan Hulu ir.H.Hafith Syukri MM saat memimpin Rakor Verifikasi dan validasi data penduduk miskin di Rokan Hulu, Selasa (21/4/2015) di kantor bupati.
Dalam rakor tersebeut dihadiri Kepala Dinas, Badan dan Kantor di lingkungan Pemkab Rohul, Perwakilan Badan Pusat Statistik Rohul, Perwakilan Bulog, Kepala Bagian Kesra Setda Rohul H Fhathanalia, Kepala Bagian Ekbang Setda Rohul Aulia Army Effendi SSTP MSi, Kepala Bagian Humas Setda Rohul yang diwakili Kasubbag Peliputan Sumardi SS MSi serta para Camat se Rohul.
Menurutnya, dengan adanya validasi dan verifikasi data penduduk miskin di Rokan Hulu yang dilakukan dua kali dalam setahun, dapat meminimalisir kesalahan data RTM, dalam hal penyaluran bantuan kepada sasarannya untuk mengurangi kemiskinan baik daerah maupun di Pusat.
Wabup yang juga Ketua Tim Kordinator Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPD) Rohul menyebutkan, Rakor Verifikasi dan validasi data penduduk miskin ini, merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan rakor nasional tentang penduduk miskin yang ditaja oleh Kementerian sosial di jakarta beberapa waktu lalu.
Wabup meminta dalam validasi data RTM, bukan asal didata saja, namun disesuaikan dengan keadaan rilnya.Ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sekaligus menghindari penerimaan yang tidak tepat sasaran Untuk menghindari terjadinya penyimpangan, tambahnya, daftar nama penerima Raskin dan BLT atau program simpanan keluarga sejahtera (PSKS) hendaknya ditempelkan di depan kantor desa, warung,termasuk di tempat-tempat yang mudah dilihat masyarakat.
Karena dari situ masyarakat dapat memberikan penilaian pantas atau tidaknya nama-nama yang ada di dalam data sebagai penerima Raskin dan BLT itu.
Sementara itu, Panitia pelaksana dari Bappeda Rohul Fahrudin MSi menyebutkan, dasar pelaksanaan rakor ini adalah UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin.
Pada tahun 2011 lalu, data dari Statistik Kabupaten Rohul, memiliki penduduk yang kategorinya miskin sebanyak 74.943 jiwa dengan jumlah 17.946 Kepala Keluarga (KK), data ini dianggap error, karena masih banyak masyarakat yang belum terdata.
Dari data Bulog, telah menyalurkan Raskin hingga Maret 2015 sebanyak 720 Ton untuk 16.276 Rumah Tangga Sasaran (RTS).Data tersebut sesuai dengan data yang ada dan pihak Badan Pusat Statistik (BPS) mendukung pendataan yang akurat dan valid yang bekerja sama dengan Pemda Rohul yakni Bappeda dan Dinsosnakertrans Rohul.(ar)
Hal ini berkaca pada sering tidak tepat sasaranya penyaluran bantuan Pemerintah Pusat melalui program Bantuan. Dimana masih banyak ditemukan penerimanya warga yang mampu, sementara masih ada warga yang benar-benar miskin tidak mendapatkan bantuan program bantuan itu.
Harapan itu disamapiakan wakil Bupati Rokan Hulu ir.H.Hafith Syukri MM saat memimpin Rakor Verifikasi dan validasi data penduduk miskin di Rokan Hulu, Selasa (21/4/2015) di kantor bupati.
Dalam rakor tersebeut dihadiri Kepala Dinas, Badan dan Kantor di lingkungan Pemkab Rohul, Perwakilan Badan Pusat Statistik Rohul, Perwakilan Bulog, Kepala Bagian Kesra Setda Rohul H Fhathanalia, Kepala Bagian Ekbang Setda Rohul Aulia Army Effendi SSTP MSi, Kepala Bagian Humas Setda Rohul yang diwakili Kasubbag Peliputan Sumardi SS MSi serta para Camat se Rohul.
Menurutnya, dengan adanya validasi dan verifikasi data penduduk miskin di Rokan Hulu yang dilakukan dua kali dalam setahun, dapat meminimalisir kesalahan data RTM, dalam hal penyaluran bantuan kepada sasarannya untuk mengurangi kemiskinan baik daerah maupun di Pusat.
Wabup yang juga Ketua Tim Kordinator Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPD) Rohul menyebutkan, Rakor Verifikasi dan validasi data penduduk miskin ini, merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan rakor nasional tentang penduduk miskin yang ditaja oleh Kementerian sosial di jakarta beberapa waktu lalu.
Wabup meminta dalam validasi data RTM, bukan asal didata saja, namun disesuaikan dengan keadaan rilnya.Ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sekaligus menghindari penerimaan yang tidak tepat sasaran Untuk menghindari terjadinya penyimpangan, tambahnya, daftar nama penerima Raskin dan BLT atau program simpanan keluarga sejahtera (PSKS) hendaknya ditempelkan di depan kantor desa, warung,termasuk di tempat-tempat yang mudah dilihat masyarakat.
Karena dari situ masyarakat dapat memberikan penilaian pantas atau tidaknya nama-nama yang ada di dalam data sebagai penerima Raskin dan BLT itu.
Sementara itu, Panitia pelaksana dari Bappeda Rohul Fahrudin MSi menyebutkan, dasar pelaksanaan rakor ini adalah UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin.
Pada tahun 2011 lalu, data dari Statistik Kabupaten Rohul, memiliki penduduk yang kategorinya miskin sebanyak 74.943 jiwa dengan jumlah 17.946 Kepala Keluarga (KK), data ini dianggap error, karena masih banyak masyarakat yang belum terdata.
Dari data Bulog, telah menyalurkan Raskin hingga Maret 2015 sebanyak 720 Ton untuk 16.276 Rumah Tangga Sasaran (RTS).Data tersebut sesuai dengan data yang ada dan pihak Badan Pusat Statistik (BPS) mendukung pendataan yang akurat dan valid yang bekerja sama dengan Pemda Rohul yakni Bappeda dan Dinsosnakertrans Rohul.(ar)
Komentar
Posting Komentar