PASIRPANGARAIAN- Dari dengar pendapat dengan warga Desa Kepenuhan Timur, Anggota Komisi I DPRD Rokan Hulu (Rohul) Kelmi Amri sarankan agar warga melaporkan kelakuan oknum preman diduga disuruh PT Budi Murni Panca Jaya (BMPJ) ke Ombudsman, Komnas HAM, dan Kapolri.
"Susun kronologisnya sebelum dilaporkan ke Ombudsman dan Komnas HAM," saran Kelmi kepada Kades Kepenuhan Timur Azhar AS saat dengar pendapat, Rabu (25/2/15).
Selain itu, Ketua DPRD Rohul Nasrul Hadi mengaku sudah menjadwalkan akan memanggil pihak PT Agro Mitra Rokan (AMR) dan PT Budi Murni Panca Jaya (BMPJ).
PT AMR sendiri sudah memenuhi panggilan hari ini untuk memberikan keterangannya. Sedangkan PT BMPJ belum menjadwalkan kapan bisa memenuhi panggilan pihak DPRD Rohul.
Kepada DPRD Rohul, Kades Kepenuhan Timur Azhar AS mengakui perusakan bibit sawit terjadi sekira 2008 silam. Alat berat yang digunakan untuk merusak tanaman juga diketahui milik seorang warga Kepenuhan. Sebenarnya, masalah itu telah dilaporkan ke Polsek Kepenuhan, namun tidak ditindaklanjuti.
"Karena tidak berjalan, masalah itu sudah dilaporkan ke Kapolres Rokan Hulu, tapi belum ada jawaban juga," jelas Azhar.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Rohul Zulkarnain mengakui sudah mengagendakan pemanggilan PT BMPJ, namun perusahaan itu belum siap datang.
Zulkarnain mengatakan jika perlu DPRD Rohul akan buat Tim Pansus untuk selesaikan masalah berkepanjangan tersebut sampai kasus berpihak kepada masyarakat.
Masih di tempat sama, Presiden RPPM Pekanbaru Khairul Amri yang juga mahasiswa asal Kepenuhan meminta Polri pro aktif dalam menerima laporan sekecil apapun dari warga.
Dia meminta Polri tidak berpihak kepada perusahaan. Karena yang terjadi selama ini, polisi cepat menanggapi jika perusahaan melapor. Sebaliknya, saat warga melapor tidak ditanggapi, bahkan kerap tidak ditindaklanjuti.
Kepada DPRD Rohul, Khairul juga menginginkan agar masalah itu benar-benar dicari solusinya. Dia mengajak Polri untuk bersinergi. Apalagi Polri merupakan mitra masyarakat, bukan mitra perusahaan.***(ar)
"Susun kronologisnya sebelum dilaporkan ke Ombudsman dan Komnas HAM," saran Kelmi kepada Kades Kepenuhan Timur Azhar AS saat dengar pendapat, Rabu (25/2/15).
Selain itu, Ketua DPRD Rohul Nasrul Hadi mengaku sudah menjadwalkan akan memanggil pihak PT Agro Mitra Rokan (AMR) dan PT Budi Murni Panca Jaya (BMPJ).
PT AMR sendiri sudah memenuhi panggilan hari ini untuk memberikan keterangannya. Sedangkan PT BMPJ belum menjadwalkan kapan bisa memenuhi panggilan pihak DPRD Rohul.
Kepada DPRD Rohul, Kades Kepenuhan Timur Azhar AS mengakui perusakan bibit sawit terjadi sekira 2008 silam. Alat berat yang digunakan untuk merusak tanaman juga diketahui milik seorang warga Kepenuhan. Sebenarnya, masalah itu telah dilaporkan ke Polsek Kepenuhan, namun tidak ditindaklanjuti.
"Karena tidak berjalan, masalah itu sudah dilaporkan ke Kapolres Rokan Hulu, tapi belum ada jawaban juga," jelas Azhar.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Rohul Zulkarnain mengakui sudah mengagendakan pemanggilan PT BMPJ, namun perusahaan itu belum siap datang.
Zulkarnain mengatakan jika perlu DPRD Rohul akan buat Tim Pansus untuk selesaikan masalah berkepanjangan tersebut sampai kasus berpihak kepada masyarakat.
Masih di tempat sama, Presiden RPPM Pekanbaru Khairul Amri yang juga mahasiswa asal Kepenuhan meminta Polri pro aktif dalam menerima laporan sekecil apapun dari warga.
Dia meminta Polri tidak berpihak kepada perusahaan. Karena yang terjadi selama ini, polisi cepat menanggapi jika perusahaan melapor. Sebaliknya, saat warga melapor tidak ditanggapi, bahkan kerap tidak ditindaklanjuti.
Kepada DPRD Rohul, Khairul juga menginginkan agar masalah itu benar-benar dicari solusinya. Dia mengajak Polri untuk bersinergi. Apalagi Polri merupakan mitra masyarakat, bukan mitra perusahaan.***(ar)
Komentar
Posting Komentar