Rokan hulu.com- Hingga November 2014, sekitar 66 persen objek Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) tersebar di 16 kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu belum tergarap maksimal.
Demikian kata Bupati Rohul Drs. H. Achmad M.Si saat memuka Pekan Panutan dan Sosialisasi tentang Kebijakan Pemerintah Daerah di sektor PBB-P2 di Convention Hall Masjid Agung Madani Islamic Centre Pasirpangaraian, Rabu (5/11/2014).
Pada sambutannya, Bupati Rohul mengharapkan kewenangan pemerintah pusat yang telah dilimpahkan kepada Camat dan Kepala Desa (Kades) untuk mendongkrak PAD dari sektor PBB-P2 dilaksanakan sebaik-baiknya.
"Mari kita jadikan PBB-P2 ini sebagai gerakan bersama dalam menggali PAD (Pendapatan Asli Daerah)," sampai Bupati Achmad kepada peserta acara.
Bupati achmad mengungkapkan, luas objek PBB di Kabupaten Rohul sekitar 3.690.727.314 meter persegi. Namun baru sekitar 34 persen yang telah terdaftar sebagai objek pajak. Sekitar 66 persen lagi belum tergarap, alias masih ditargetkan sebagai objek pajak.
Menurutnya, sudah sepantasnya seluruh objek PBB-P2 terus didata, apalagi harga tanah semakin naik. Seperti harga tanah di daerah perkotaan, kini telah bekisar Rp200 ribu hingga Rp1,5 juta per meter persegi.
Bupati Achmad mengungkapkan ada tiga elemen yang perlu diperhatikan dalam mendongkrak PBB-P2 sebagai penyumbang PAD, seperti pertama kelembagaan, sistem pengelolaan, sumber daya manusia serta objek pajak.
Dalam upaya mendongkrak PAD dari sektor PBB-P2, sambung Bupati, Pemkab Rohul akan membentuk Unit Pembantu Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan sebagai perpanjangan tangan dinas. Pasalnya, hingga saat ini baru di dua kecamatan yang telah memiliki UPTD yakni Kecamatan Rambah dan Ujungbatu.
Bupati Rohul sangatkan mengharapkan partisipasi Camat dan Kades dalam mendongkrak PAD di sektor PBB-P2 semakin meningkat.
Sementara itu, Panitia Kegiatan juga Kepala Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah (DPKA) Rohul Jaharuddin mengatakan pasca PBB-P2 diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah per 1 Januari 2013, penerimaan semakin meningkat.
Jaharuddin mengungkapkan, penerimaan PBB-P2 pada 2012 sekitar Rp2,5 miliar. Pada 2014 meningkat Rp4,8 milir. Dan pada 2015 akan datang ditargetkan mencapai Rp25 miliar.
Dia juga mengajak Camat dan Kades ikut menguatkan sektor PBB-P2. Hambatan yang dihadapi dalam menggali sektor itu, salah satunya pelayanan belum begitu menyentuh kepada masyarakat.
"Sebab itu perlu pembenahan. Camat dan Kades juga harus ikut berperan untuk mensosialisasikannya," ajak Jaharuddin.***(Adv/hum/Ar)
Demikian kata Bupati Rohul Drs. H. Achmad M.Si saat memuka Pekan Panutan dan Sosialisasi tentang Kebijakan Pemerintah Daerah di sektor PBB-P2 di Convention Hall Masjid Agung Madani Islamic Centre Pasirpangaraian, Rabu (5/11/2014).
Pada sambutannya, Bupati Rohul mengharapkan kewenangan pemerintah pusat yang telah dilimpahkan kepada Camat dan Kepala Desa (Kades) untuk mendongkrak PAD dari sektor PBB-P2 dilaksanakan sebaik-baiknya.
"Mari kita jadikan PBB-P2 ini sebagai gerakan bersama dalam menggali PAD (Pendapatan Asli Daerah)," sampai Bupati Achmad kepada peserta acara.
Bupati achmad mengungkapkan, luas objek PBB di Kabupaten Rohul sekitar 3.690.727.314 meter persegi. Namun baru sekitar 34 persen yang telah terdaftar sebagai objek pajak. Sekitar 66 persen lagi belum tergarap, alias masih ditargetkan sebagai objek pajak.
Menurutnya, sudah sepantasnya seluruh objek PBB-P2 terus didata, apalagi harga tanah semakin naik. Seperti harga tanah di daerah perkotaan, kini telah bekisar Rp200 ribu hingga Rp1,5 juta per meter persegi.
Bupati Achmad mengungkapkan ada tiga elemen yang perlu diperhatikan dalam mendongkrak PBB-P2 sebagai penyumbang PAD, seperti pertama kelembagaan, sistem pengelolaan, sumber daya manusia serta objek pajak.
Dalam upaya mendongkrak PAD dari sektor PBB-P2, sambung Bupati, Pemkab Rohul akan membentuk Unit Pembantu Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan sebagai perpanjangan tangan dinas. Pasalnya, hingga saat ini baru di dua kecamatan yang telah memiliki UPTD yakni Kecamatan Rambah dan Ujungbatu.
Bupati Rohul sangatkan mengharapkan partisipasi Camat dan Kades dalam mendongkrak PAD di sektor PBB-P2 semakin meningkat.
Sementara itu, Panitia Kegiatan juga Kepala Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah (DPKA) Rohul Jaharuddin mengatakan pasca PBB-P2 diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah per 1 Januari 2013, penerimaan semakin meningkat.
Jaharuddin mengungkapkan, penerimaan PBB-P2 pada 2012 sekitar Rp2,5 miliar. Pada 2014 meningkat Rp4,8 milir. Dan pada 2015 akan datang ditargetkan mencapai Rp25 miliar.
Dia juga mengajak Camat dan Kades ikut menguatkan sektor PBB-P2. Hambatan yang dihadapi dalam menggali sektor itu, salah satunya pelayanan belum begitu menyentuh kepada masyarakat.
"Sebab itu perlu pembenahan. Camat dan Kades juga harus ikut berperan untuk mensosialisasikannya," ajak Jaharuddin.***(Adv/hum/Ar)
Komentar
Posting Komentar