Rokan hulu.com,Wakil Bupati Rokan Hulu, Ir. H. Hafith Syukri, MM melarang pegawai negeri sipil di lingkungan kerjanya untuk coba-coba melanggar hukum tindak pidana korupsi atau Tipikor.
Kata, Wabup Rohul saat membuka Acara Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (Korpri) di Convention Hall Masjid Agung Islamic Centre Pasir Pengaraian, Rabu (15/10/2014).
Sosialisasi sehari diikuti kalangan Sekretaris dan Kasubbag Kepegawaian Satuan Kerja, serta Sekretaris Kecamatan ini merupakan program kerja Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Dewan Pengurus Korpri Provinsi Riau.
Hafith berharap, dari Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum itu, Anggota Korpri Rohul bisa menambah wawasan tentang hukum. Mereka diharapkan tidak terlibat Tipikor dan hukum pidana lain seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
Dari sosialisasi ini, pegawai akan mendapatkan wawasan agar tidak coba-coba korupsi. Apalagi ada narasumber dari mantan hakim, jelasnya, selain melarang pegawai melanggar hukum Tipikor, para pegawai pria juga berberpoligami. Sementara, bagi pegawai perempuan tidak menjadi istri kedua.
Sementara itu, Kabag Perlindungan Pengendalian dan Bantuan Hukum Korpri Provinsi Riau, Junaidi mengungkapkan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum kerjasama dengan Korpri Rohul ini bertujuan memberikan wawasan kepada Anggota Korpri agar mengerti dan taat hukum, terutama masalah Tipikor.
Diakuinya, sampai tahun ini, LKBH Korpri Riau telah menangani sedikitnya 14 kasus Anggota Korpri. Di antaranya ada kasus Tipikor, KDRT dan kawin cerai.
LKBH Korpri Riau, kata Junaidi, tetap membantu Anggota Korpri yang terlibat berbagai kasus hukum, termasuk kasus narkoba. Menurutnya, hal itu sebagai upaya meluruskan setiap masalah yang dihadapi pegawai, dengan selalu menerapkan praduga tak bersalah.
Pada sosialisasi sehari ini, dihadirkan tiga narasumber, yakni Junaidi sebagai narasumber membahas LKBH, Said Wan SH,MH sebagai nara sumber Tipikor, dan Yuana Trisna SH,MH sebagai narasumber di bidang KDRT.(Adb/hum/Ar)
Kata, Wabup Rohul saat membuka Acara Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (Korpri) di Convention Hall Masjid Agung Islamic Centre Pasir Pengaraian, Rabu (15/10/2014).
Sosialisasi sehari diikuti kalangan Sekretaris dan Kasubbag Kepegawaian Satuan Kerja, serta Sekretaris Kecamatan ini merupakan program kerja Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Dewan Pengurus Korpri Provinsi Riau.
Hafith berharap, dari Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum itu, Anggota Korpri Rohul bisa menambah wawasan tentang hukum. Mereka diharapkan tidak terlibat Tipikor dan hukum pidana lain seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
Dari sosialisasi ini, pegawai akan mendapatkan wawasan agar tidak coba-coba korupsi. Apalagi ada narasumber dari mantan hakim, jelasnya, selain melarang pegawai melanggar hukum Tipikor, para pegawai pria juga berberpoligami. Sementara, bagi pegawai perempuan tidak menjadi istri kedua.
Sementara itu, Kabag Perlindungan Pengendalian dan Bantuan Hukum Korpri Provinsi Riau, Junaidi mengungkapkan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum kerjasama dengan Korpri Rohul ini bertujuan memberikan wawasan kepada Anggota Korpri agar mengerti dan taat hukum, terutama masalah Tipikor.
Diakuinya, sampai tahun ini, LKBH Korpri Riau telah menangani sedikitnya 14 kasus Anggota Korpri. Di antaranya ada kasus Tipikor, KDRT dan kawin cerai.
LKBH Korpri Riau, kata Junaidi, tetap membantu Anggota Korpri yang terlibat berbagai kasus hukum, termasuk kasus narkoba. Menurutnya, hal itu sebagai upaya meluruskan setiap masalah yang dihadapi pegawai, dengan selalu menerapkan praduga tak bersalah.
Pada sosialisasi sehari ini, dihadirkan tiga narasumber, yakni Junaidi sebagai narasumber membahas LKBH, Said Wan SH,MH sebagai nara sumber Tipikor, dan Yuana Trisna SH,MH sebagai narasumber di bidang KDRT.(Adb/hum/Ar)
Komentar
Posting Komentar