Wakil Menteri (Wamen) Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM RI) Ir. Susilo Siswoutomo meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) di Desa Rantau Sakti, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Selasa (16/9/14). PLTBg di Pabrik Kelapa Sawit PT. Arya Rama Prakarsa Desa Rantau Sakti menjadi Proyek Percontohan karena pertama kali dibangun oleh Pemerintah Pusat melalui dana APBN 2013 senilai Rp28 miliar. Pertimbangan PLTGb sebagai Pilot Project, karena berkat kegigihan Bupati Rohul Drs. H. Achmad M.Si yang terus mengejar pihak Kementrian ESDM. Sumber limbah sebagai bahan baku juga mencukupi, termasuk ada kerja sama dari manajemen PKS PT. Arya Rama Prakarsa serta dukungan dari masyarakat. Pembangkit biomassa itu terealisasi juga karena ada kemauan, ada limbah sebagai bahan baku, ada keperluan listrik, ada dukungan dari masyarakat serta dukungan dari industri atau perusahaan.
PLTBg ini memanfaatkan limbah cair kelapa sawit atau POME (Palm Oil Mill Efluent) yang diubah menjadi gas metan dan menghasilkan Pembangkit Listrik untuk pedesaan berkapasitas 1 MW. Wamen ESDM mengakui Pilot Project pemanfaatan POME di Rantau Kasai dapat menghasilkan Listrik Pedesaan berkapasitas 1 MW dan diperkirakan bisa menerangi sekitar 1.000 rumah lebih. "Meski listrik operasionalnya 24 jam, namun warga harus menghemat energi, sehingga bisa digunakan oleh warga lain," kata Susilo dalam sambutannya di PLTGb Rantau Sakti. Dia mengungkapkan program di bidang kelistrikan sebagai upaya pemerintah dalam menyediakan regulasi dan intensif yang cukup agar energi terbarukan dapat berkembang secara tepat. Kementrian ESDM hanya memfinalisasi revisi kebijakan harga untuk biomassa atau biogas agar mempercepat implementasinya secara masif. Dia berterima kasih kepada Pemkab Rohul karena telah membantu membangun jaringan listrik di Desa Rantau Sakti sebagai pendukung PLTGb sehingga bisa disalurkan ke rumah-rumah warga. Diakuinya, saat ini Pemerintah sedang "tertatih-tatih" dalam menyediakan BBM subsidi. Dengan pemanfaatan limbah biomassa dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Potensi biomassa di tanah air sebesar 32.654 MW, namun baru dikembangkan 1.716,6 MW.
Saat ini, jelas dia, pemerintah sedang berupaya mengurangi impor BBM subsidi dari luar negeri. Sebab, pemerintah harus menyiapkan sekitar 120 juta Dollar atau setara Rp1,2 triliun per hari untuk memenuhi kebutuhan BBM masyarakat. "Uang itu kalau dibelikan kerupuk, satu Riau ini bisa tertutup krupuk," kelakar Wamen ESDM. Menurutnya kebutuhan BBM akan semakin meningkat setiap tahun. Hal tersebut seiring bertambahnya pertumbuhan penduduk Indonesia sekitar 1,1 persen per tahun. Menurut data Badan Pusat Statistik 2013 lalu, luas lahan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau mencapai 2,2 juta ha dengan potensi 6,5 juta ton minyak sawit per tahun, dan limbah cair sekitar 16,23 juta meter kubik. "Apabila pengolahannyya dimaksimalkan, limbah cair sawit berpotensi menghasilkan 90 mega watt listrik dan mengurangi emisi sebesar 568 ribu ton CO2 (karbon dioksidan) per tahun," jelas Susilo. "Selain limbah cair, limbah padat dari Pabrik Kelapa Sawit juga dapat dimanfaatkan sebagai pupuk," tambah Wamen ESDM. Wamen mengajak 28 PKS lain di Kabupaten Rohul untuk mengikuti jejak PT. Arya Rama Prakarsa, sehingga perusahaan bukan saja ikut menyumbang listrik sekitar 28 MW, namun turut membantu pemerintah dalam mengurangi konsumsi masyarakat. "Kalau pembangkit limbah cair dibangun 1 mega watt saja, berarti masyarakat sudah ikut membantu pemerintah dalam mengurangi BBM sekitar 4.000 KL per tahun," terangnya.
Dia mengharapkan, 28 PKS lain ikut membangun PLTGb di PKS nya sehingga bisa membantu suplai tenaga listrik 28 MW untuk warga Rohul. "Listrik menjadi penghematan rumah tangga, mengurangi pengeluaran negara, dan mengurangi defisit perdagangan," tandas Wamen ESDM. Dia mengharapkan, 28 PKS tersebut tidak hanya menunggu campur tangan pemerintah daerah melalui APBD dan Pemerintah Pusat melalui APBN, tapi harus giat menarik investor, seperti para investor dari Provinsi Riau.Sementara itu, Dirjen Energi Terbarukan dan Konservasi Energi dari Kementrian ESDM, Rida Mulyana, mengatakan Proyek Percontohan itu merupakan usulan Bupati Rohul. Usulan ditindaklanjuti oleh Kementrian dengan melakukan studi kelayakan, termasuk survey bahan baku berupa limbah cair. Menurutnya, PLTBg Rantau Kasai terealisasi karena ada empat pihak terlibat yakni pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak swasta dalam hal ini perusahaan dan masyarakat. Rida mengakui pemerintah pusat hanya mendanai pembangunan PLTBg melalui APBN 2013 sebesar Rp28 miliar. Sedangkan untuk jaringan dihandle oleh pemerintah daerah. "Sementara perusahaan yang menyediakan bahan baku limbah cair. Jika pabrik berhenti, maka berhenti juga pembangkit ini. Sebab itu masyarakat harus mendukungnya," ajak dia. Rida menambahkan, untuk mengelolanya nanti, PLTBg itu akan diserahkan ke Badan Usaha Milik Desa atau Bumdes, termasuk menataniagakan listrik. Dia memperkirakan, biaya beban akan lebih murah dari listrik milik PT. PLN.
PLTBg ini memanfaatkan limbah cair kelapa sawit atau POME (Palm Oil Mill Efluent) yang diubah menjadi gas metan dan menghasilkan Pembangkit Listrik untuk pedesaan berkapasitas 1 MW. Wamen ESDM mengakui Pilot Project pemanfaatan POME di Rantau Kasai dapat menghasilkan Listrik Pedesaan berkapasitas 1 MW dan diperkirakan bisa menerangi sekitar 1.000 rumah lebih. "Meski listrik operasionalnya 24 jam, namun warga harus menghemat energi, sehingga bisa digunakan oleh warga lain," kata Susilo dalam sambutannya di PLTGb Rantau Sakti. Dia mengungkapkan program di bidang kelistrikan sebagai upaya pemerintah dalam menyediakan regulasi dan intensif yang cukup agar energi terbarukan dapat berkembang secara tepat. Kementrian ESDM hanya memfinalisasi revisi kebijakan harga untuk biomassa atau biogas agar mempercepat implementasinya secara masif. Dia berterima kasih kepada Pemkab Rohul karena telah membantu membangun jaringan listrik di Desa Rantau Sakti sebagai pendukung PLTGb sehingga bisa disalurkan ke rumah-rumah warga. Diakuinya, saat ini Pemerintah sedang "tertatih-tatih" dalam menyediakan BBM subsidi. Dengan pemanfaatan limbah biomassa dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Potensi biomassa di tanah air sebesar 32.654 MW, namun baru dikembangkan 1.716,6 MW.
Saat ini, jelas dia, pemerintah sedang berupaya mengurangi impor BBM subsidi dari luar negeri. Sebab, pemerintah harus menyiapkan sekitar 120 juta Dollar atau setara Rp1,2 triliun per hari untuk memenuhi kebutuhan BBM masyarakat. "Uang itu kalau dibelikan kerupuk, satu Riau ini bisa tertutup krupuk," kelakar Wamen ESDM. Menurutnya kebutuhan BBM akan semakin meningkat setiap tahun. Hal tersebut seiring bertambahnya pertumbuhan penduduk Indonesia sekitar 1,1 persen per tahun. Menurut data Badan Pusat Statistik 2013 lalu, luas lahan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau mencapai 2,2 juta ha dengan potensi 6,5 juta ton minyak sawit per tahun, dan limbah cair sekitar 16,23 juta meter kubik. "Apabila pengolahannyya dimaksimalkan, limbah cair sawit berpotensi menghasilkan 90 mega watt listrik dan mengurangi emisi sebesar 568 ribu ton CO2 (karbon dioksidan) per tahun," jelas Susilo. "Selain limbah cair, limbah padat dari Pabrik Kelapa Sawit juga dapat dimanfaatkan sebagai pupuk," tambah Wamen ESDM. Wamen mengajak 28 PKS lain di Kabupaten Rohul untuk mengikuti jejak PT. Arya Rama Prakarsa, sehingga perusahaan bukan saja ikut menyumbang listrik sekitar 28 MW, namun turut membantu pemerintah dalam mengurangi konsumsi masyarakat. "Kalau pembangkit limbah cair dibangun 1 mega watt saja, berarti masyarakat sudah ikut membantu pemerintah dalam mengurangi BBM sekitar 4.000 KL per tahun," terangnya.
Dia mengharapkan, 28 PKS lain ikut membangun PLTGb di PKS nya sehingga bisa membantu suplai tenaga listrik 28 MW untuk warga Rohul. "Listrik menjadi penghematan rumah tangga, mengurangi pengeluaran negara, dan mengurangi defisit perdagangan," tandas Wamen ESDM. Dia mengharapkan, 28 PKS tersebut tidak hanya menunggu campur tangan pemerintah daerah melalui APBD dan Pemerintah Pusat melalui APBN, tapi harus giat menarik investor, seperti para investor dari Provinsi Riau.Sementara itu, Dirjen Energi Terbarukan dan Konservasi Energi dari Kementrian ESDM, Rida Mulyana, mengatakan Proyek Percontohan itu merupakan usulan Bupati Rohul. Usulan ditindaklanjuti oleh Kementrian dengan melakukan studi kelayakan, termasuk survey bahan baku berupa limbah cair. Menurutnya, PLTBg Rantau Kasai terealisasi karena ada empat pihak terlibat yakni pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak swasta dalam hal ini perusahaan dan masyarakat. Rida mengakui pemerintah pusat hanya mendanai pembangunan PLTBg melalui APBN 2013 sebesar Rp28 miliar. Sedangkan untuk jaringan dihandle oleh pemerintah daerah. "Sementara perusahaan yang menyediakan bahan baku limbah cair. Jika pabrik berhenti, maka berhenti juga pembangkit ini. Sebab itu masyarakat harus mendukungnya," ajak dia. Rida menambahkan, untuk mengelolanya nanti, PLTBg itu akan diserahkan ke Badan Usaha Milik Desa atau Bumdes, termasuk menataniagakan listrik. Dia memperkirakan, biaya beban akan lebih murah dari listrik milik PT. PLN.
Komentar
Posting Komentar