PASIRPENGARAIAN -Seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Rohul diminta untuk dapat mengusai aturan dan perundang-undangan yang berlaku, baik itu dalam merencanakan program kegiatan pembangunan maupun pelaksanaannya dilapangan.
hal ini bertujuan agar daerah, tidak dirugikan dirugikan dengan adanya perubahan-perubahan dari aturan perundang-undangan yang ada.Pernyataan tersebut diungkapkan Bupati Rokan Hulu Drs H Achmad MSi.
Menurutnya, aturan perundang-undangan yang ada, dapat dijadikan sebagai instrument bagi SKPD Rohul dalam bekerja dan melaksanakan tupoksinya.
Achmad mencontohkan, dengan adanya aturan baru, , mulai tahun 2016 mendatang, jembatan yang panjangnya 100 meter, khususnya mengalami merusakan, dibiayai melalui dana APBN.
Dalam artian, pembangunan jembatan yang panjang 100 meter tidak perlu dialokasikan melalui APBD Rohul.Ketentuan atu aturan tersebut harus diketahui SKPD terkait.
Orang nomor satu Rohul itu meminta SKPD Rohul melakukan sinergitas anggaran pembangunan di Rokan Hulu, dari berbagai sumber, baik melalui dana APBD Riau maupun APBN.
‘’Kita minta SKPD tidak hanya menghandalkan APBD Rohul, tapi harus melakukan lobi dan pendekatan dengan SKPD yang ada di Provinsi maupun di Kementerian.’’tambahnya.(ar)
hal ini bertujuan agar daerah, tidak dirugikan dirugikan dengan adanya perubahan-perubahan dari aturan perundang-undangan yang ada.Pernyataan tersebut diungkapkan Bupati Rokan Hulu Drs H Achmad MSi.
Menurutnya, aturan perundang-undangan yang ada, dapat dijadikan sebagai instrument bagi SKPD Rohul dalam bekerja dan melaksanakan tupoksinya.
Achmad mencontohkan, dengan adanya aturan baru, , mulai tahun 2016 mendatang, jembatan yang panjangnya 100 meter, khususnya mengalami merusakan, dibiayai melalui dana APBN.
Dalam artian, pembangunan jembatan yang panjang 100 meter tidak perlu dialokasikan melalui APBD Rohul.Ketentuan atu aturan tersebut harus diketahui SKPD terkait.
Orang nomor satu Rohul itu meminta SKPD Rohul melakukan sinergitas anggaran pembangunan di Rokan Hulu, dari berbagai sumber, baik melalui dana APBD Riau maupun APBN.
‘’Kita minta SKPD tidak hanya menghandalkan APBD Rohul, tapi harus melakukan lobi dan pendekatan dengan SKPD yang ada di Provinsi maupun di Kementerian.’’tambahnya.(ar)
Komentar
Posting Komentar