PASIRPENGARAIAN-Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun anggaran 2016 disepakati bersama oleh SKPD, Penandatangan Renja SKPD yang bermaterikan hasil pembahasan dari usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan, Hasil Reses DPRD, Top Down SKPD serta evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun sebelumnya dilakukan perwakilan Kepala SKPD Rohul.
Kepala Bappeda Rohul Nifzar, senin (23/3) menyebutkan, Renja SKPD Rohul tahun anggaran 2016, sebelumnya telah disepakati melalui Forum SKPD, selanjut disepakati dalam pembahasan Pra Musrenbang yang tertulis program dan kegiatan skla priortas yang telah disetujui oleh masing-masing stake holder yang akan dijadikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2016.
Diakuinya, RKPD tahun 2016 sebenarnya secara substansi tidak ada lagi pembahasan, karena telah dimulai dengan Forum SKPD, Intensifkan di Pramusrenbang, sehingga kesepakatan-kesepkatan telah didapat.
Hanya saja, dalam pelaksanaan Musrenbang tingkat Kabupaten Rohul kemarin, sangat diperlukan arahan terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi melalui Bappeda Riau, Pokok-pokok pikiran yang kemungkinan masih belum terakomodir saat pembahasan kemarin dari DPRD
Arahan Bupati Rohul disini, terhadap point dari program pembangunan yang menjadi prioritas pada tahun 2016, mendatang, arahan orang nomor satu dalam pembahasan Musrenbang Tingkat Kabupaten Rohul, itulah menjadi masukan dalam penyempurnaan RKPD tahun 2016.
Disinggung tentang total anggaran dari RKPD Rohul tahun 2016, Nifzar menyebutkan, dari hasil Musrenbang belanja Langsung diluar dana alokasi umum, secara pagu indikatif sebesar Rp1.226.868.705.631.
Usulan Pagu indikatif RKPD Rohul itu, lanjutnya, saat penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2016, akan di input penerimaan daerah yang ada.
‘’Sepanjang penerimaan daerah mampu untuk mengakomodir program kegiatan yang mendesak diminta oleh masyarakat, berarti bisa dipenuhi.Tapi kalau tidak, kembali dilakukan pembahasan RKPD, untuk menetapkan program skala prioritas yang lebib mendesak dengan menyesuian penerimaan yang ada.’’tuturnya.
Apakah dana Rp1,2 miliar itu mencukupi untuk membiayai program dan kegiatan yang dituangkan didalam RKPD Rohul 2016, Nifzar mengatakan, bila melihat refleksi anggaran tahun lalu sekitar Rp1,2 untuk belanja langsung saja sudah mencukupi menyelesaikan masalah di tahun 2016 mendatang
Tapi, untuk penerimaan daerah tak sampai sebanyak itu, karena masih ada belanja tak langsung.Mau tak mau wajib dibiayai di APBD Rohul dengan alokasi dana sekitar Rp600 miliar.
Dijelaskanya, andaikan penerimaan daerah tahun 2016 sebesar Rp1,8 miliar, bila dirincikan penggunaannya, belanja tidak langsung Rp600 miliar dan Rp1,2 miliar belanja pembangunan.
Maka dari penerimaan itu, clear-lah secara anggaran baik RKPD, KUA dan PPAS maupun APBD Rohul 2016.’’Disini kita harus melihat penerimaan daerah, karena sampai hari ini belum tau estimasi peneriman Rohul tahun 2016 dan itu nanti disusun oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dengan masukan-masukan dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Rohul.’’katanya
Dia menambahkan, RKPD Rohul 2016, sebagai pedoman dalam menyusun KUA dan PPAS 2016, selanjutnya KUA PPAS yang telah disepakati sebagai acuan dalam penyusunan APBD Rohul oleh pemerintah daerah. (ar)
Kepala Bappeda Rohul Nifzar, senin (23/3) menyebutkan, Renja SKPD Rohul tahun anggaran 2016, sebelumnya telah disepakati melalui Forum SKPD, selanjut disepakati dalam pembahasan Pra Musrenbang yang tertulis program dan kegiatan skla priortas yang telah disetujui oleh masing-masing stake holder yang akan dijadikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2016.
Diakuinya, RKPD tahun 2016 sebenarnya secara substansi tidak ada lagi pembahasan, karena telah dimulai dengan Forum SKPD, Intensifkan di Pramusrenbang, sehingga kesepakatan-kesepkatan telah didapat.
Hanya saja, dalam pelaksanaan Musrenbang tingkat Kabupaten Rohul kemarin, sangat diperlukan arahan terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi melalui Bappeda Riau, Pokok-pokok pikiran yang kemungkinan masih belum terakomodir saat pembahasan kemarin dari DPRD
Arahan Bupati Rohul disini, terhadap point dari program pembangunan yang menjadi prioritas pada tahun 2016, mendatang, arahan orang nomor satu dalam pembahasan Musrenbang Tingkat Kabupaten Rohul, itulah menjadi masukan dalam penyempurnaan RKPD tahun 2016.
Disinggung tentang total anggaran dari RKPD Rohul tahun 2016, Nifzar menyebutkan, dari hasil Musrenbang belanja Langsung diluar dana alokasi umum, secara pagu indikatif sebesar Rp1.226.868.705.631.
Usulan Pagu indikatif RKPD Rohul itu, lanjutnya, saat penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2016, akan di input penerimaan daerah yang ada.
‘’Sepanjang penerimaan daerah mampu untuk mengakomodir program kegiatan yang mendesak diminta oleh masyarakat, berarti bisa dipenuhi.Tapi kalau tidak, kembali dilakukan pembahasan RKPD, untuk menetapkan program skala prioritas yang lebib mendesak dengan menyesuian penerimaan yang ada.’’tuturnya.
Apakah dana Rp1,2 miliar itu mencukupi untuk membiayai program dan kegiatan yang dituangkan didalam RKPD Rohul 2016, Nifzar mengatakan, bila melihat refleksi anggaran tahun lalu sekitar Rp1,2 untuk belanja langsung saja sudah mencukupi menyelesaikan masalah di tahun 2016 mendatang
Tapi, untuk penerimaan daerah tak sampai sebanyak itu, karena masih ada belanja tak langsung.Mau tak mau wajib dibiayai di APBD Rohul dengan alokasi dana sekitar Rp600 miliar.
Dijelaskanya, andaikan penerimaan daerah tahun 2016 sebesar Rp1,8 miliar, bila dirincikan penggunaannya, belanja tidak langsung Rp600 miliar dan Rp1,2 miliar belanja pembangunan.
Maka dari penerimaan itu, clear-lah secara anggaran baik RKPD, KUA dan PPAS maupun APBD Rohul 2016.’’Disini kita harus melihat penerimaan daerah, karena sampai hari ini belum tau estimasi peneriman Rohul tahun 2016 dan itu nanti disusun oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dengan masukan-masukan dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Rohul.’’katanya
Dia menambahkan, RKPD Rohul 2016, sebagai pedoman dalam menyusun KUA dan PPAS 2016, selanjutnya KUA PPAS yang telah disepakati sebagai acuan dalam penyusunan APBD Rohul oleh pemerintah daerah. (ar)
Komentar
Posting Komentar